Gatot Soetono, Pakar Dokter Keluarga.

Halaman ini berisikan tentang tulisan profil dan perbincangan dari narasumber yang pernah saya temui baik dalam kapasitas saya sebagai fotografer, reporter dan penulis untuk beberapa media klien.

(Foto dan teks oleh Rizal)

 

Kita Kekurangan Dokter Keluarga Yang Handal

Ada sebuah perhitungan sederhana nan logis, ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, hanya sekitar 15% saja yang tergolong masyarakat yang berisiko menyandang atau sedang mengalami penyakit yang butuh penanganan khusus. Sisanya, 85% masyarakat tergolong masyarakat sehat atau kalaupun sakit hanya dijangkiti penyakit yang dapat diobati oleh dokter primer atau bisa juga disebut dengan Dokter Keluarga (DK).

Artinya, keberadaan DK sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan yang dapat menjamin tingginya standar kesehatan nasional masyarakat Indonesia. Bukan tanpa kendala, bahkan bisa menjadi sebuah dilema ketika pada kenyataannya fungsi DK di Indonesia masih belum terlihat secara maksimal. Banyak benturan-benturan yang terjadi. Apakah masalah legalitas? Tumpang tindih peran antara DK dengan dokter spesialis? Atau mungkin karena minimnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan DK itu sendiri?

Untuk menjawabnya, beberapa waktu lalu redaksi  berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Gatot Soetono, MD, MPH, seorang pakar DK dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Berbagai pandangan brilian disampaikan oleh bapak dari empat orang anak ini. Berikut petikannya;

Seiring perjalanan waktu, bagaimana keberadaan DK di tengah-tengah masyarakat saat ini?

Kita harus melihat dari dua aspek, yaitu dari segi konsep dan fungsi DK. Mengenai konsep, sebenarnya masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang DK, bagi mereka dokter yang selalu mereka datangi saat berobat itulah dokter keluarga mereka. Seharusnya kita tidak melihat konsep dari pandangan masyarakat, tapi berdasarkan fungsi DK itu sendiri.

Nah, berbeda dengan dokter umum yang kita kenal sebelumnya yang hanya mengobati ketika pasien datang, setelah itu selesai. Sedangkan fungsi DK adalah memelihara kesehatan sekelompok masyarakat. Seseorang yang ditunjuk menjadi DK terikat dalam periode waktu. Dalam periode itu dia dituntut untuk memelihara kesehatan pasiennya, jadi meskipun pasien datang dan diperiksa, setelah itu tetap saja masih ada proses lain, misalnya edukasi, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan fungsi sudah jelas terlihat berbeda sekali.

Pemahaman di kalangan profesi dokter sendiri seperti apa?

Itu dia, saya akui bahwa sampai saat ini mindset dikalangan profesi dokter masih sama seperti dulu. Dokter itu hanya sebatas memberikan praktek di ruangan 4×4 meter, memeriksa, memberi obat, lalu selesai. Mereka tidak bisa disalahkan juga, karena memang sistem pendidikan kedokteran kita dari dulu hingga kini masih seperti itu.

Kita ibaratkan, misalnya Anda datang ke tempat praktek dokter dalam keadaan sehat dan menanyakan bagaimana caranya agar Anda tetap sehat seperti saat itu, maka dokter akan bingung harus melakukan apa. Lain lagi bila Anda datang dalam keadaan sakit, maka dokter langsung tahu apa yang harus dia lakukan.

Karena itu saat ini saya membuat suatu pendekatan untuk para rekan seprofesi agar menerapkan mindset bahwa salah satu tugas terpenting mereka adalah memelihara kesehatan masyarakat, bukan hanya sekedar mengobati. Caranya, yang pertama dokter itu harus melakukan assesment atau pemeriksaan terhadap kesehatan seseorang. Nah, dari assessment itu akan didapatkan profil kesehatan pribadi. Disinilah dokter melakukan analisa, apakah orang itu sehat, berisiko menyandang penyakit, atau memang sedang menyandang penyakit tertentu. Setelah selesai, maka sang dokter harus menyiapkan suatu program jangka panjang untuk pasien.

Kalau pasien itu sehat, maka bisa saja diberikan edukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan. Begitu juga dengan pasien yang berisiko menyandang penyakit maupun yang tengah menyandang penyakit tertentu. Jadi dokter akan selalu punya agenda bagi setiap pasien atau individu, yang berupa program-program terencana. Kalaupun sedang tidak berhadapan langsung dengan pasien tetap saja ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh dokter. Itulah yang membedakan pemahaman tentang dokter umum yang kita kenal sebelumnya, dengan DK yang ada saat ini. Setiap DK harus melakukan tugas itu.

Di masyarakat kita secara luas, sebenarnya angka pesakitan itu hanya sekitar 15% saja. Sisanya sebanyak 85% masih tergolong sebagai orang yang sehat. Nah, para dokter umum, spesialis, rumah sakit dan sebagainya “berebut lahan” hanya pada 15% masyarakat pesakitan tadi, sisanya justru cenderung diabaikan. Untuk DK justruk sebaliknya, mereka harus “bermain” pada masyarakat yang 85% tadi. Bagaimana dia dapat memelihara kesehatan, dan mencegah masyarakat yang sehat menjadi risiko penyandang penyakit, itulah tugas mereka.

Sebenarnya untuk membentuk mindset tentang konsep DK seperti yang Anda maksud terlihat sederhana bukan? Lantas dimana kendalanya?

Memang benar, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah ketidakfokusan dalam mendidik para dokter. Yang dilakukan selama ini hanya berupa pelatihan-pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan yang kebanyakan membahas masalah administratif, bukan klinis. Padahal seorang DK itu adalah seorang dokter klinis yang handal. Artinya ditanya apapun tentang masalah klinis dia bisa menjawabnya meskipun tidak melakukan praktek di bidang itu secara langsung.

Secara legal, dasar hukum tentang DK itu belum ada, apakah itu juga termasuk salah satu kendala?

Secara legal memang belum ada, dan mungkin saja menjadi salah satu kendalanya karena memang menyebabkan kerancuan. Semua dokter praktek yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) memang hanya dua jenis, yaitu dokter umum dan dokter spesialis, belum ada STR untuk DK yang bisa membuka praktek.

Dokter umum itu disebut juga dengan dokter pelayanan primer. Untuk kondisi saat ini, sebenarnya DK tidak ada bedanya dengan dokter umum. Karena kesamaan tugasnya adalah memecahkan sebagian besar masalah kesehatan. Sudah banyak literatur yang menyebutkan, bahwa sebagian besar masalah kesehatan bisa ditangani oleh dokter pelayanan primer atau bisa juga kita sebut dengan DK. Nah, yang tidak bisa ditangani oleh DK, baru ditangani oleh dokter spesialis. Namun faktanya, berdasarkan data-data yang ada penyakit yang harus ditangani oleh dokter spesialis jumlahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan penyakit yang bisa ditangani oleh dokter pelayanan primer.

Dengan begitu, saya bersama rekan-rekan yang lain sedang mengupayakan untuk mengoptimalkan peran DK dalam menangani penyakit di wilayah praktek dokter pelayanan primer. Artinya, dengan pengoptimalan tersebut maka risiko seseorang terjangkit penyakit yang lebih parah akan bisa diminimalisir, dan biaya pengobatanpun akan tertekan dengan sendirinya, masyarakat yang kembali diuntungkan.

Anda bisa jelaskan lebih detail tentang pengoptimalan peran DK tadi?

Begini, untuk saat ini kompetensi dokter layanan primer atau boleh juga kita sebut DK masih jauh dibawah yang seharusnya dapat mereka lakukan. Artinya, kami sedang berusaha menaikan kompetensi mereka untuk mengisi sedikit “lahan” yang telah diisi oleh dokter spesialis. Tidak seluruhnya, namun hanya sedikit menaikan kompetensi mereka.

Di beberapa negara hal ini telah dilakukan. Karena seringkali ada jenis penyakit yang sebelumnya langsung dianjurkan untuk ke dokter spesialis, namun sebenarnya masih bisa ditangani oleh DK. Kalau memang ditangani oleh DK, maka otomatis biaya pengobatan akan menjadi jauh lebih murah. Dokter spesialis tetap menangani penyakit-penyakit yang memang sudah di luar kompetensi DK.

Lantas bagaimana caranya menaikan kompetensi mereka?

Saya akui, pendidikan DK selama 20 tahun ini tidak berhasil mengangkat kompetensi mereka. Kita punya PDKI, namun orientasinya masih belum terlalu jelas, masih belum meningkatkan kompetensi DK secara signifikan.

Menurut saya kalau memang mau meningkatkan kompetensi DK seperti yang saya katakan sebelumnya, maka PDKI harus menjembatani dokter spesialis dan DK untuk dapat berembuk lahan di bidang spesialis mana saja yang dapat diisi oleh DK. Lalu dirundingkan juga mengenai apa dan bagaimana program pendidikan dari dokter spesialis yang dapat diberikan kepada DK. Kalau tidak begitu maka selamanya akan menjadi rancu, ini butuh kesepakatan, kalau tidak tugas DK sampai kapanpun tetap tidak bisa maksimal.

Kembali lagi ke masalah 85% masyarakat kita yang tergolong sehat. Kalau melihat itu, sebenarnya secara nasional yang kita butuhkan adalah ditambahnya jumlah DK, lebih tepatnya saat ini kita kekurangan DK yang handal, bukan dokter spesialis.

Kalau kita memiliki lebih banyak DK yang handal, maka masalah kesehatan secara nasional sudah bisa teratasi. Nah, dokter spesialis itu hanya pendukung, kalau memang ada masalah kesehatan yang tidak bisa diatasi di pelayanan primer baru dilarikan ke dokter spesialis.

Keadaan di negara kita saat ini justru sebaliknya. Akibatnya masyarakat kita jadi terdistorsi, mereka tidak dapat membedakan mana yang bisa diselesaikan layanan primer dan mana yang harus diselesaikan dokter spesialis. Lebih parah lagi, masyarakat akan memandang pengbobatan berdasarkan strata mutu, bukan kompetensi.

Dengan penyakit tergolong ringan, namun karena mindset berdasarkan strata mutu maka langsung saja seseorang pergi ke dokter spesialis, akibatnya biaya kan menjadi lebih mahal.

Apakah tidak akan ada tumpang tindih peran antara DK dan dokter spesialis?

Mulai tahun 2004 sudah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Tugas mereka mengesahkan batas kompetensi setiap spesialisasi. Artinya, sebelum tahun 2004 bila terjadi beda pendapat batas kompetensi di kalangan dokter maka tidak ada hakimnya. Kalau sekarang ya KKI itulah hakimnya. Jadi jangan ditakutkan lagi terjadi tumpang tindih kompetensi antara DK dan dokter spesialis, KKI yang akan memberikan batasan kompetensi antara keduanya.

Apa yang Anda harapkan terkait perkembangan DK di Indonesia?

Kita harus punya Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional. Sistem itulah yang akan menjadi acuan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia, Karena pendidikan harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh sistem pelayanan. Kalau sekarang kan tidak, pendidikan dan pelayanan itu masing-masing berjalan sendiri. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: